Sabtu, 13 November 2021

Apa Itu Bukti Potong PPH 23? Inilah Beberapa Ulasannya

Mungkin banyak dari kita yang asing dengan bukti potong pph 23, apakah itu? Yaitu merupakan sebuah formulir atau dokumen yang dibuat dan juga digunakan oleh pihak pemotongan pajak yang digunakan sebagai bukti pemotongan dan juga bentuk pertanggungjawaban atas pemotongan tersebut.


Apa Itu PPH 23? 
Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPH 23 adalah suatu pajak yang dibebankan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa maupun hadian serta penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan. Hal ini pula diatur dalam pasal 23. 

Pihak Berwenang yang Membuat  Bukti Potong PPh 23 
Pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatan bukti potong ini adalah WP PKP maupun juga yang Non PKP yang telah melakukan transaksi yang berkaitan erat dengan PPh 23/26 tersebut.

Maka WP atau pemotong pajak ini memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah pemungut atau pihak pemotong yang merupakan bentukan dari badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri dan juga penyelenggara kegiatan tersebut., serta tidak ketinggalan pula bentuk usaha tetap atau BUT atau juga bisa dengan perwakilan dari perusahaan. 

Kemudian dari pihak kedua adalah pemungut atau pemotong yang berasal dari pihak pribadi pemilik perusahaan. Seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT memiliki pengecualian jika PPAT tersebut adalah camat, seorang pengacara atau seorang konsultan yang melakukan pekerjaannya secara bebas. 

Serta juga dari orang pribadi yang sedang menjalankan usaha yang melakukan pembukuan.  Serta  bukti potong PPh 23  ini harus dibuat melalui sebuah aplikasi yang disebut dengan E-Bupot PPh 23. 

Aplikasi E-Bupot 
APlikasi ini merupakan aplikasi yang sudah disediakan oleh DJP yang nantinya juga akan didelegasikan kepada PJAP/ASP seperti halnya klikpajak.id. Hal ini dilakukan untuk membuat bukti pemotongan dan juga bukti pelaporan PPh 23 yang berbentuk elektronik yang sudah terekam dalam sebuah aplikasi tersebut. 

Pembuatan aplikasi ini pula sudah diatur dan juga ditetapkan dalam sebuah Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor KEP-368/PJ 2020. Yang mana ketetapan ini menyatakan tentang penetapan pemotongan PPh yang diatur dalam pasal 23 atau juga pasal 26. 

Aturan ini mewajibkan membuat bukti pemotongan dan juga diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh 23. Hal tersebut diatur dalam pasal 23.26 tersebut yang sudah berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ 2017 tersebut. 

Waktu Pembuatan Bukti Potong PPh 23 
Bukti potong PPh 23 ini dibuat pada waktu WP ( Wajib Pajak)  PKP (Pengusaha Kena Pajak)  maupun Non PKP tersebut melakukan suatu pemungutan atau penarikan dari transaksi yang telah dikenakan biaya PPh pada pasal 23 maupun pada pasal 26. 

Kemudian setelah dibuatkan bukti dari pemotongan ini maka selanjutnya akan diserahkan kepada pihak yang telah ditarik atau dipotong PPh pada pasal 23 dan juga pasal 26 tersebut. 

Maka selanjutnya WP PKP maupun juga Non PKP yang sudah melakukan penarikan atau pemotongan penghasilan sesuai dengan pasal 23/26 maka juga wajib membayarkan atau menyetorkan hasil dari penarikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam kas sebuah negara. 

Hal Lain Terkait Bukti Pemotongan Tidak hanya seputar kapan dibuat dan siapa yang membuat serta bagaimana cara membuatnya. Tetapi juga terdapat hal-hal lain yang penting untuk Anda ketahui mengenai pemotongan ini. 

Bukti Berupa Formulir 
Yang mana adanya bukti dari pemotongan PPh 23 ini adalah dalam bentuk formulir atau berupa dokumen yang dipakai dan juga dibuat sendiri oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ditujukan sebagai bukti dari pemotongan yang sudah dilakukan. 

Bukti Pembetulan 
Yaitu adalah sebuah bukti potong yang nantinya digunakan untuk membenarkan jika terjadi sebuah kekeliruan yang terjadi selama proses pengisian yang sudah dibuat sebelumnya. 

Bukti Pemotongan Pembatalan
Merupakan sebuah bukti yang dibuat berdasarkan pembatalan pada transaksi sebelumnya. Sehingga jika sudah dilakukan transaksi dan akan dibatalkan. Maka nantinya Anda akan menerima bukti dari pemotongan pembatalan tersebut. 

Itulah tadi informasi seputar bukti potong PPh 23 yang bisa Anda ketahui sebelum mendirikan sebuah usaha. Bahwasanya semua usaha harus memiliki izin berdiri dan juga berkewajiban membayar pajak. 
Previous Post
Next Post